Mafia Pangan di Ujung Tanduk: Pemerintah Perketat Pengawasan Manipulasi Stok Beras – Dalam beberapa bulan terakhir, isu mafia pangan kembali mencuat di Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Mabes Polri, kini tengah mengusut dugaan manipulasi stok beras yang terjadi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara tidak boleh situs slot kalah dari mafia yang berusaha mengendalikan harga pangan demi keuntungan pribadi.
Baca juga : Cash and Trade QLola by BRI: Solusi Digital Terpadu untuk Kelola Keuangan Bisnis
Indikasi Manipulasi Stok Beras
Investigasi yang di lakukan oleh Kementan menemukan adanya lonjakan drastis dalam jumlah beras yang keluar dari PIBC. Biasanya, arus keluar-masuk beras di pasar tersebut berkisar antara 1.000 hingga 3.500 ton per hari, tetapi pada 28 Mei 2025, jumlah beras yang keluar mencapai 11.000 ton dalam satu hari. Lonjakan ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada pihak yang sengaja memainkan stok untuk mempengaruhi harga di tingkat konsumen.
Selain itu, di temukan ketimpangan harga yang mencolok. Harga beras di tingkat petani dan penggilingan mengalami penurunan, tetapi harga di pasar justru meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya perantara atau tengkulak yang mengambil keuntungan besar dari selisih harga tersebut.
Dampak Mafia Pangan terhadap Petani dan Konsumen
Keberadaan mafia pangan tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga petani yang menjadi slot depo 10k produsen utama beras. Beberapa dampak negatif dari praktik ini antara lain:
✅ Petani menerima harga jual yang lebih rendah, sementara tengkulak menikmati keuntungan besar. ✅ Harga beras di pasar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga masyarakat harus membayar lebih mahal. ✅ Distribusi beras menjadi tidak stabil, menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.
Menurut data yang diungkap oleh Menteri Pertanian, petani rata-rata hanya mendapatkan Rp1,5 juta per bulan, sementara keuntungan yang diraup oleh perantara bisa mencapai Rp42 triliun dalam satu tahun.
Langkah Konkret Pemerintah
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis:
✅ Koordinasi dengan Mabes Polri untuk menyelidiki dugaan manipulasi stok beras. ✅ Peningkatan pengawasan di Pasar Induk Beras Cipinang guna memastikan transparansi distribusi. ✅ Mendorong peran koperasi dan distribusi langsung dari petani agar harga lebih stabil.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba merusak stabilitas pangan nasional.
Kesimpulan
Mafia pangan kini berada di ujung tanduk setelah pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap manipulasi stok beras. Dengan langkah-langkah konkret yang telah diambil, diharapkan harga beras kembali stabil dan petani mendapatkan keuntungan yang lebih adil. Apakah tindakan ini cukup untuk mengakhiri praktik mafia pangan di Indonesia? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.